SriSundari – Komite III DPD RI Bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama-sama melakukan sosialisasi terkait pelindungan terhadap masyarakat Kalimantan Utara (Katara), yang bekerja dan akan bekerja di luar negeri, Sabtu (20/7/2022) lalu.
Sebelumnya, telah terjadi kesepakatan bersama antara Komite III DPD RI dengan BP2MI di Jakarta beberapa waktu lalu, yang memutuskan beberapa komitmen yang sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat.
“Hari ini, kita melaksanakan tindak lanjut antara rapat kerja Komite III DPD RI dan BP2MI. Hal ini merupakan tindak lanjut yang kami lakukan untuk Masyarakat, dalam rangka sosialisasi untuk penempatan pekerja migran di luar negeri,” ungkap Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri saat pelaksanaan Sosialiasi Penempatan dan Pelindungan PMI.
Lebih lanjut, Hasan Basri yang saat ini juga dipercayakan sebagai Dewan Pembina KADIN Kaltara ini menjelaskan, bahwa selama ini banyak pekerja-pekerja Indonesia yang mendapatkan perlakuan kurang baik di luar negeri.
Untuk itu, agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, disepakati bersama agar para calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri harus mendaftarkan dirinya ke agen-agen penyalur pekerjaan resmi yang terdaftar di BP2MI.
“Hari ini kita sosialisasikan agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang ingin bekerja di luar negeri tidak di tempat yang ilegal,” jelas Hasan Basri yang juga menjabat sebagai Ketua PBSI Kaltara.
Hasan Basri juga mengungkapkan, saat ini sudah ada tiga negara yang bekerja sama dengan BP2MI yang mengakomodasi para pekerja dari Indonesia, di antaranya ada Jepang, Jerman dan Korea Selatan. Calon PMI tidak dipungut biaya sepeserpun (zero cost), bahkan dari tiga negara tersebut yang menyediakan segala akomodiasi administrasi dan uang saku.
“Kita berharap BPM2I dapat memperkuat kerja sama dan memperluas ke negara lainnya seperti negara di Eropa dan Arab. Mudah-mudahan sosialiasi ini bermanfaat, khususnya kita yang berada di wilayah perbatasan Kaltara. Sehingga tidak terjadinya lagi perlakuan yang tidak menyenangkan bagi para PMI. Apalagi kondisi geografis kita bertetangga dengan daerah Sabah, Tawau Malaysia,” harap Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Wilayah Kaltara ini.
Selanjutnya, para PMI ini, menurut Hasan Basri lagi, juga akan didaftarkan BPJS Kesehatan dari pemerintah, apalagi mereka ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar.
“Penyumbang devisa di bawah migas, yang cukup besar sekitar Rp 160 triliun pertahun,” kata Hasan Basri.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wina Veronika Anggalo, Kepala Sub Koordinasi BP3MI Kaltara juga menuturkan, bahwa saat ini pihaknya sudah menempatkan sebanyak 289 orang yang bekerja di Jerman, Papua Nugini dan negara lainnya.
“Nantinya masyarakat bisa mendaftarkan ke agen-agen resmi. Dan pendaftaran saat ini tidak pernah lagi dilakukan secara offline, melainkan semua melalui online,” pungkas Wina.(Rafa)
