SriSundari – Anggota parlemen Korea Selatan menyerukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, setelah ia mengumumkan darurat militer, namun membatalkan langkah tersebut beberapa jam kemudian, Rabu (4/12/2024).
Langkah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer lalu segera membatalkan, memicu krisis politik terbesar dalam beberapa dekade, di negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia.
Dilansir dari Reuters, pernyataan mengejutkan Presiden Yoon pada Selasa malam (3/12/2024) memicu kebuntuan dengan parlemen yang menolak upayanya untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media, ketika pasukan bersenjata memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul.
Koalisi anggota parlemen dari partai oposisi mengatakan mereka berencana mengusulkan rancangan undang-undang untuk memakzulkan Yoon pada hari Rabu yang harus diputuskan dalam waktu 72 jam.
“Parlemen harus fokus untuk segera menangguhkan urusan presiden untuk segera meloloskan rancangan undang-undang pemakzulan,” Hwang Un-ha, salah satu anggota parlemen dalam koalisi tersebut, mengatakan kepada wartawan.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon menyerukan agar Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dipecat dan seluruh kabinet mengundurkan diri.
Yoon mengatakan kepada negaranya melalui pidato di TV pada Selasa malam bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan negaranya dari Korea Utara, yang mempunyai senjata nuklir dan kekuatan anti-negara yang pro-Utara, dan melindungi tatanan konstitusional yang bebas, meskipun ia tidak menyebutkan ancaman khusus.
Suasana kacau terjadi ketika pasukan yang mengenakan helm naik ke gedung parlemen melalui jendela-jendela yang pecah dan helikopter militer melayang di atasnya. Para pembantu parlemen menyemprotkan alat pemadam kebakaran untuk memukul mundur tentara, dan para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di luar.
Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.
Namun dalam beberapa jam setelah deklarasi tersebut, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya hadir, dengan suara bulat mengeluarkan mosi yang mengharuskan darurat militer dicabut, termasuk seluruh 18 anggota yang hadir dari partai Yoon. Presiden kemudian membatalkan deklarasi tersebut.
Protes yang lebih besar diperkirakan akan terjadi pada hari Rabu karena koalisi serikat buruh terbesar di Korea Selatan, Konfederasi Serikat Buruh Korea, berencana mengadakan unjuk rasa di Seoul dan berjanji akan melakukan aksi mogok sampai Yoon mengundurkan diri.
Oposisi utama Partai Demokrat menyerukan Yoon, yang menjabat sejak 2022, untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan atas deklarasi darurat militer, yang pertama di Korea Selatan sejak 1980.
Jika Yoon mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai pemimpin sampai pemilihan baru diadakan dalam waktu 60 hari.
Krisis yang terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi sejak tahun 1980an, dan merupakan sekutu AS serta negara dengan perekonomian utama di Asia ini menimbulkan kekhawatiran internasional.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia menyambut baik keputusan Yoon untuk membatalkan deklarasi darurat militer.
“Kami terus mengharapkan perselisihan politik diselesaikan secara damai dan sesuai dengan supremasi hukum,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.(NA)
