SriSundari – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyoroti pentingnya melakukan sinkronisasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Hal ini disampaikan Wamenkeu dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dengan tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Lebih lanjut Wamenkeu Suahasil menjelaskan, sesuai amanat Presiden sebelumnya, bahwa pembangunan insfrastruktur untuk jalan daerah dan air minum menjadi prioritas, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita pastikan kelanjutan pemerintahan dan pembangunan bisa kita amankan dengan perencanaan anggaran serta rencana kerja pemerintah pusat dan daerah ke depan,” ungkap Wamenkeu Suahasil.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan langkah-langkah konkret dalam melakukan sinkronisasi tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
“Mulai dari sinkronisasi perencanaan sampai dengan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, kemudian juga perlu disinkronkan dalam konteks penganggaran dan juga fiskalnya,” ungkap Wamenkeu.
Namun demikian, Wamenkeu juga mengingatkan, ada beberapa faktor global yang masih perlu mendapat perhatian serius dan diwaspadai, diantaranya suku bunga yang tinggi, harga komoditas seperti minyak bumi, dan stabilitas kurs rupiah.
“APBN terus memperhatikan kondisi yang berlangsung saat ini dan secara rutin kami melaporkan pelaksaanaannya,” tegas Wamenkeu.
Berdasarkan data terakhir per 31 Maret 2024, Wamenkeu menjelaskan bahwa terdapat pertumbuhan negatif dalam pendapatan negara, namun belanja negara terus tumbuh baik sebagai bentuk dukungan APBN terhadap perekonomian.
“Belanja tahun ini pertumbuhannya lebih positif. APBN akan terus bekerja seperti itu sehingga bisa menjadi shock absorber bagi perekonomian kita,” tuturnya.
Selanjutnya, Wamenkeu juga menyoroti optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dana insentif daerah dan dana transfer lainnya untuk mendorong kinerja pembangunan berkelanjutan. Isu-isu sosial seperti stunting juga menjadi isu yang penting untuk diperhatikan karena menjadi kunci pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Sementara, inflasi daerah juga perlu diwaspadai untuk menjaga daya beli masyarakat. “Kita harus upayakan di setiap daerah inflasinya bisa kita tekan seminimal mungkin. Saat ini Indonesia di sekitar 3,0 persen kita cukup nyaman, namun kita berharap bahwa bisa lebih rendah lagi,” pungkas Wamenkeu.(Rafa)
