
Terkait Keterbatasan Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan SDA, Komite II DPD RI Usung Aspirasi Rakyat
SriSundari – Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diberlakukan, banyak kewenangan daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)