SriSundari – Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyoroti perkeretaapian Indonesia. Sebagai sarana transportasi yang efisien, sudah seharusnya Kereta Api dikelola dengan baik agar terwujud transportasi umum yang aman dan murah bagi pengguna, terutama pada aktivitas perekonomian masyarakat.
Keberadaan kereta api, menjadi salah satu alat strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kereta api mengambil bagian penting pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat distribusi barang, dan membuka peluang investasi di daerah. Mengingat sebagian besar petani juga mengandalkan kereta api sebagai angkutan logistik hasil pertanian dari desa-desa ke pasar secara efisien dan murah,” ungkap senator Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hemas saat Rapat Diskusi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dalam kesempatan ini, Hemas juga mengangkat kondisi jalur kereta api yang perlu diperluas, agar kehadiran transportasi anti macet ini bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat.
“Melihat benefit dari pengguna kereta api yang bisa memangkas waktu perjalanan dan murah, kami berharap ada penambahan rute maupun reaktivasi dan revitalisasi atas rute yang sudah ada, misalnya relasi Purwokerto–Purbalingga–Banjarnegara–Wonosobo untuk mempercepat mobilitas, membuka akses, dan menurunkan biaya perjalanan,” ujar Hemas yang didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte dan Waris Halid, serta Anggota Komite II DPD RI, Abdul Kholik.
Untuk kondisi Jawa Tengah Selatan (Jatengsel), Abdul Kholik yang juga Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa wilayah tersebut pada relasi Purwokerto-Wonosobo sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata kereta.
“Jalur ini berpotensi besar dikembangkan untuk wisata kereta, seperti kereta panoramik menuju kawasan Dieng dan pegunungan. Aspirasi yang perlu diketahui juga adalah jalur darat ke Semarang melalui Wonosobo kerap kali menjadi daerah yang rawan macet, maka jika rute ini terwujud tentu saja akan menjadi moda transportasi yang lebih aman dan nyaman. Apalagi urgensi koneksi KA ke Bandara Soedirman di Purbalingga yang tentu saja akan memperkuat integrasi transportasi darat–udara antarwilayah,” ungkap Kholik.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Prasarana Kereta Api, Jujun Endah Wahjuningrum menjelaskan, ada beberapa hal yang memang krusial, terkait dengan jalur aktivasi, seperti dari segi pengalihan fungsi stasiun sampai pengelolaan ulang pembebasan lahan.
“Kami ingin menyampaikan bahwa existing panjang jalur ini sekitar 92, 82 kilometer dari Purwokerto ke Wonosobo, saat ini jalur memang non aktif, nah terdapat 8 stasiun dimana 1 stasiun tersebut tidak ada bekasnya sama sekali, dan 7 stasiun masih ada, namun sudah beralih fungsi menjadi toko, bangunan kosong, toko genteng, kegiatan belajar mengajar anak, dan toko kelontong, dengan kondisi yang ada, dari kondisi jembatan dominan sudah tidak dapat digunakan karena lapuk, ada 13 jembatan yang 3 jadi jalan motor sisanya sudah lapuk,” terangnya.
Jujun juga menambahkan, pada tahun 2022 Dirjen Perkeretaapian sudah melakukan kajian dan membahas reaktivasi jalur kereta tersebut. Secara proporsional, PT KAI memiliki otoritas untuk kemudian melakukan konsesi dan pengelolaan dalam segala aspek, baik dari anggaran, dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan para stakeholder.
Hasil akhir Rapat Diskusi belum diputuskan. Untuk itu, akan ada pembahasan lanjutan di Komite II dengan para pemangku kepentingan, serta tinjauan lapangan ke jalur kereta dalam waktu dekat.(Rafa)
