JAKARTA – Kepastian pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, semakin kuat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Pemprov DKI kini dapat memanfaatkan lahan seluas 3,6 hektare di lokasi yang sempat menjadi kontroversi, menyusul telah dihentikannya status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023.
“Satu yang kemudian dianggap selesai dan ada satu yang akhirnya kami mendapatkan kepastian dari KPK bahwa tempat ini penyelidikannya sudah diberhentikan,” tegas Pramono, menepis keraguan publik mengenai aspek legalitas lahan tersebut.
Polemik Hukum Tuntas, Nilai Aset Melonjak Drastis
Gubernur Pramono menjelaskan, selain penyelesaian masalah hukum oleh KPK, pihaknya juga telah memenuhi tiga dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya menjadi penghambat pembangunan.
Fakta menarik yang diungkap Pramono adalah lonjakan nilai aset lahan tersebut setelah melewati masa polemik.
“Kalau dari NJOP yang ada, kalau dulu minus Rp191 miliar, sekarang sudah menjadi Rp1,4 triliun. Sehingga dengan demikian, hampir Rp700 miliar lebih tanahnya di sini mengalami kenaikan. Enggak mungkin dibatalkan,” kata Pramono.
Kenaikan nilai yang signifikan ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan aset Pemprov DKI untuk proyek kesehatan berstandar tinggi adalah langkah yang tepat. Dengan tuntasnya persoalan hukum dan audit, Pramono menyatakan Pemprov DKI telah mendapatkan “green light” atau lampu hijau penuh dari Pemerintah Pusat.
Tancap Gas, Diusulkan Jadi Proyek Strategis Nasional (PSN)
Mendapat kepastian hukum, Gubernur Pramono langsung meminta jajarannya untuk segera menyusun visibility study (studi kelayakan) dan melanjutkan rencana detail pembangunan RS Tipe A.
Dalam langkah cepatnya, Pramono berencana menemui Menteri Kesehatan dalam waktu 1-2 hari ke depan untuk membahas proyek ini. Gubernur juga mengungkapkan akan mengusulkan pembangunan RS ini agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dua Skema Anggaran untuk RS Berkelas Dunia
Terkait pendanaan, Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan dua skema pembiayaan utama:
- Skema Pembiayaan Kreatif: Memanfaatkan dana sekitar Rp10 triliun dari Kementerian Keuangan yang akan masuk ke Bank Jakarta. Skema ini berpotensi memberikan fleksibilitas pembiayaan bagi Pemprov.
- Skema PSN dan Kerja Sama Pusat: Jika proyek ini disetujui sebagai PSN, Gubernur berharap terjalin kerja sama yang kuat dengan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan, mengingat lokasi lahan di Jakarta Barat dinilai sangat strategis sebagai pusat rujukan kesehatan.
Skema Pembiayaan Kreatif: Memanfaatkan dana sekitar Rp10 triliun dari Kementerian Keuangan yang akan masuk ke Bank Jakarta. Skema ini berpotensi memberikan fleksibilitas pembiayaan bagi Pemprov.
Skema PSN dan Kerja Sama Pusat: Jika proyek ini disetujui sebagai PSN, Gubernur berharap terjalin kerja sama yang kuat dengan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan, mengingat lokasi lahan di Jakarta Barat dinilai sangat strategis sebagai pusat rujukan kesehatan.
