SriSundari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih predikat Terbaik Pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2025. Pemprov DKI mengungguli Pemprov Sulawesi Selatan di posisi kedua dan DIY Yogyakarta di posisi ketiga.
Penghargaan yang diberikan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/11/2025) ini, berdasarkan atas konsistensi Jakarta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melalui berbagai kebijakan inovatif dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, mitra, serta masyarakat Jakarta yang terus mendukung langkah kolaboratif membangun Jakarta lebih maju dan berdaya saing,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno.
Dalam kesempatan ini Wagub Rano menjelaskan, berbagai program unggulan Pemprov DKI sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya prioritas RPJMN 2025–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program strategis yang dijalankan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah upaya terpadu untuk memastikan anak sekolah, balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui mendapatkan akses gizi yang cukup dan berkelanjutan.
Visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, menurut Wagub Rano, selaras dengan prinsip SDGs. Untuk memperkuat implementasinya, Pemprov membentuk Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin Gubernur Pramono Anung dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda, dengan melibatkan perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga filantropi.
Hingga 2024, Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs. Salah satu program yang berkontribusi signifikan adalah kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui pangan bersubsidi.
Kebijakan ini menyasar kelompok rentan yang, menurut data Susenas BPS 2024, masih mengalokasikan 30–45 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.
Sebagai landasan pelaksanaan, Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi. Hasilnya, sejak 2017 hingga 2025, harga paket pangan esensial dapat dipertahankan pada kisaran Rp126.000, atau sekitar 40–50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar.
“Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi di Jakarta,” tutur Wagub Rano.
Pada 2025, penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang. Kelompok terbesar adalah penerima KJP Plus sebanyak 671.573 orang, disusul lansia sebanyak 154.175 orang. Total sembilan kategori penerima mencakup penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, penghuni rusun, guru non-PNS, hingga kader PKK. Data penerima dikelola bersama DKPKP dan Bank Jakarta.
Program pangan bersubsidi juga terintegrasi dengan MBG sehingga membentuk ekosistem perlindungan gizi yang utuh, mulai dari sekolah hingga keluarga.
Dengan capaian tersebut, Wagub Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus mengejar target-target SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan.
“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta,” tandas Wagub Rano.(Rafa)
