SriSundari – BRICS harus mengambil peran yang lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma global. Hal ini secara tegas disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono pada pertemuan BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil (28/4/2025).
Dalam sesi pertama yang mengusung tema ‘Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan’, Menlu Sugiono menyoroti situasi di Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional.
“BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” ungkap Menlu Sugiono.
Dalam hal ini Menlu Sugiono menggarisbawahi, bahwa tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional memperdalam ketidakpercayaan dan ketimpangan global.
“Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik,” kata Menlu Sugiono lagi.
Selain itu, Menlu Sugiono juga mengungkapkan, bahwa perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif.
Kemudian pada sesi kedua yang mengusung tema ‘Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan’, Menlu Sugiono mengangkat urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global.
Dengan tegas Menlu Sugiono memaparkan, pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, dan memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.
Dalam kesempatan ini Indonesia juga mengumumkan komitmennya untuk bergabung dengan New Development Bank sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.
Menlu Sugiono juga menegaskan pentingnya penguatan peran WHO dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global. Lebih lanjut, Indonesia mendorong reformasi di WTO agar berbasis pada kepentingan negara-negara anggotanya.
Secara keseluruhan, pertemuan ini membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dunia, di antaranya perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang dalam penguatan multilateralisme.
Di sela-sela pertemuan tingkat Menlu BRICS, Menlu RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil dan juga pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Persatuan Emirat Arab untuk membahas penguatan kerja sama baik dalam konteks bilateral maupun BRICS.(Adoel)
