SriSundari – Untuk mengatasi migrasi tidak teratur serta melindungi masyarakat dari ancaman seperti ekstremisme Islam, Pemerintah Jerman mengumumkan rencana untuk menerapkan kontrol yang lebih ketat di seluruh perbatasan darat negara tersebut.
Dilansir dari Reuters, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengungkapkan, pengendalian di wilayah yang biasanya merupakan wilayah pergerakan bebas yang luas – zona Schengen Eropa – akan dimulai pada 16 September 2024 mendatang, dan awalnya berlangsung selama enam bulan.
“Pemerintah juga telah merancang skema yang memungkinkan pihak berwenang untuk menolak lebih banyak migran langsung di perbatasan Jerman,” ungkap Faeser, tanpa menambahkan rincian mengenai langkah kontroversial dan penuh hukum tersebut, Senin (9/9/2024).
Pembatasan tersebut merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang diambil Jerman, untuk memperketat sikapnya terhadap migrasi tidak teratur dalam beberapa tahun terakhir, menyusul lonjakan kedatangan, khususnya orang-orang yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah.
Pemerintahan Kanselir Olaf Scholz berusaha untuk merebut kembali inisiatif dari oposisi sayap kanan dan konservatif, yang melihat dukungan meningkat karena mereka memanfaatkan kekhawatiran pemilih mengenai keterbatasan layanan publik, integrasi dan keamanan.
“Kami memperkuat keamanan dalam negeri dan melanjutkan tindakan keras kami terhadap migrasi tidak teratur,” kata Faeser, sambil mencatat bahwa pemerintah telah memberi tahu Komisi Eropa dan negara-negara tetangga mengenai pengendalian yang dimaksud.
Serangan pisau mematikan yang terjadi baru-baru ini, yang tersangkanya adalah pencari suaka, telah memicu kekhawatiran mengenai imigrasi. Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan pisau di kota Solingen di bagian barat, yang menewaskan tiga orang pada bulan Agustus 2024 lalu.
Sementara itu, melihat kilas balik mulai rawannya keamanan di Jerman pasca berdatangannya para imigran, sejak negara tersebut menampung lebih dari satu juta orang yang sebagian besar melarikan diri dari negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah selama krisis migran tahun 2015/2016.
Situasi ini mencapai titik kritis di negara berpenduduk 84 juta orang tersebut, setelah secara otomatis memberikan suaka kepada sekitar satu juta warga Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia pada tahun 2022, bahkan ketika Jerman sedang berjuang melewati krisis energi dan ekonomi.
Sejak itu, pemerintah Jerman telah menyetujui aturan deportasi yang lebih ketat dan kembali menerbangkan terpidana penjahat berkewarganegaraan Afghanistan ke negara asal mereka, meskipun deportasi ditangguhkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021 karena masalah hak asasi manusia.
Berlin tahun lalu juga mengumumkan kontrol yang lebih ketat di perbatasan daratnya dengan Polandia, Republik Ceko, dan Swiss. Hal tersebut dan kontrol di perbatasan dengan Austria telah memungkinkan negara tersebut memulangkan 30.000 migran sejak Oktober 2023.(NA)
