SriSundari – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024, tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global dan arah pelonggaran kebijakan moneter.
Hal ini disampaikan MenkeuSri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
“Ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama. Negara utama seperti Amerika Serikat dan Eropa,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Diperkirakan, perekonomian domestik Indonesia di triwulan ketiga tumbuh di atas 5%.
“Ini melanjutkan kinerja positif triwulan kedua tahun 2024, di mana dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi cukup positif,” ungkap Sri Mulyani.
Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani memaparkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga khususnya untuk kelas menengah atas. Sementara itu, faktor agregat demand yang kedua yaitu investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program atau proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa inflasi tetap rendah dan terjaga di kisaran 2,5 +- 1%. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai angka 1,84% year on year pada bulan September 2024. Nilai tukar rupiah pun menunjukkan penguatan didukung konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, bauran kebijakan moneter, dan terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri. Kinerja APBN sampai dengan akhir Agustus tetap terjaga dengan baik.
“Defisit terkendali meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi 2,5% year on year, sementara belanja negara tumbuh 15,3%,” kata Sri Mulyani.
Hingga akhir Agustus 2024, Sri Mulyani melihat, kondisi kesehatan fiskal terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp 161,8 triliun dan defisit Rp 153,7 triliun atau 0,68% dari PDB.
“Ini masih on track sesuai dengan undang undang APBN,” tambahnya.
Untuk itu, Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber, untuk menjaga
stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan akselerasi transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai.
Selaku Ketua KSSK, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, empat lembaga yang tergabung dalam KSSK berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Dalam konferensi pers ini, turut hadir Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.(Adoel)
