SriSundari – Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB (ESS-10) dengan tegas menyampaikan, bahwa standar ganda yang dipertontonkan di Gaza saat ini merusak system multilateral.
Pernyataan tajam Wamenlu Nasir dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang tengah membahas tindakan illegal Israel di wilayah Palestina ini, sekaligus menyerukan perhatian dunia pada krisis kemanusiaan ini.
Dalam kesempatan ini, Wamenlu Nasir juga menegaskan bahwa sejak 7 Oktober 2023, konflik Gaza telah merenggut sebanyak 44.532 jiwa, mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak. Jumlah korban ini bahkan melampaui populasi di 7 negara anggota PBB.
“Jika pembunuhan ribuan orang tak berdosa ini tidak dianggap sebagai genosida, lalu apa sebutan yang pantas?” ujar Wamenlu Nasir, Rabu (4/12/2024).
Di masa yang sama, sebanyak 8 rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan di Gaza kandas akibat penggunaan hak veto. Dari empat resolusi yang berhasil disahkan DK PBB, tak satu pun dijalankan secara efektif. Di luar itu, berbagai produk hukum dari Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang menuntut akuntabilitas dan penghentian kejahatan kemanusiaan pun tidak ada yang dipatuhi.
Menurut Wamenlu Nasir, standar ganda ini seolah memberikan ‘lampu hijau’ kepada Israel untuk melanjutkan kekerasan terhadap rakyat Palestina dan mencederai tatanan hukum internasional.
Untuk itu, Wamenlu Nasir mengajak negara-negara untuk mulai mengambil langkah konkrit, melalui penghentian pengiriman senjata ke Israel; implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan keputusan Mahkamah Internasional secara efektif, dan perbaikan atas kondisi kemanusiaan di Gaza melalui bantuan internasional.
Indonesia juga menyesalkan langkah Israel yang terus menghambat masuknya bantuan internasional ke Gaza, dan meningkatnya upaya mendiskreditkan UNRWA.
“Kami turut merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, saat membantu warga Gaza. Mereka adalah harapan terakhir bagi keberlangsungan hidup rakyat Gaza,” ujar Wamenlu Nasir.
Indonesia juga meyakini bahwa solusi dua negara adalah jalan satu-satunya menuju perdamaian yang berkelanjutan antara Palestina dan Israel.
“Saatnya dunia berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan pada kekerasan,” tegas Wamenlu Nasir, sambil mendesak semua negara untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina tanpa syarat.
Sikap ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang terus menyerukan solidaritas terhadap rakyat tertindas di seluruh dunia, termasuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Untuk itu, Indonesia akan terus teguh membela keadilan dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza.
Sidang Darurat ini diselenggarakan sebagai akibat dari digunakannya hal veto salah satu negara anggota tetap DK PBB, atas rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza pada 20 November 2024. Melalui sesi sidang darurat ini, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengesahkan dua resolusi, yakni resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza serta dukungan politik terhadap UNRWA.
Indonesia mengajak seluruh negara anggota mendukung kedua resolusi dimaksud untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan kemanusiaan pada sistem tatanan dunia.
“Saat dunia memilih berpihak pada keadilan, maka penderitaan rakyat Palestina bisa segera diakhiri,” pungkas Wamenlu Nasir.(Adoel)
