SriSundari – Kolaborasi lintas unit dan penguatan sinergi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat menjalankan tugas sangat penting, agar kepercayaan yang diberikan Presiden dapat diwujudkan melalui perubahan nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara, saat melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (23/10/2026).
Lima pejabat yang dilantik yakni Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Lebih lanjut Menkeu Suahasil menegaskan, tanggung jawab Kemenkeu tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing unit. Keterkaitan antarkebijakan menuntut setiap pimpinan untuk memperkuat koordinasi, memahami peran unit lain, dan membangun kerja bersama agar pengelolaan keuangan negara dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintah secara optimal.
Kolaborasi tersebut perlu didukung oleh fungsi manajemen yang kuat. Kepada Sekretaris Jenderal, Menkeu meminta penguatan dukungan organisasi yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, dan pengelolaan aset. Dukungan manajemen yang efektif, tata kelola yang baik, serta budaya kerja yang kuat menjadi fondasi bagi seluruh unit untuk menjalankan tugas dan kebijakan pemerintah secara optimal.
Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menkeu mengarahkan kelanjutan transformasi menuju modern treasury operations melalui digitalisasi, penguatan proses bisnis, dan tata kelola. Modernisasi tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBN dan memperkuat pengelolaan kas negara, dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian dan sektor keuangan.
Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menkeu meminta untuk memperkuat desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah serta meningkatkan dukungan kepada pemerintah daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Sinergi fiskal pusat dan daerah diharapkan meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal, mendukung pemerataan pembangunan, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Sementara itu kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Menkeu mengharapkan untuk memperkuat analisis terhadap perkembangan geopolitik dan ekonomi global serta mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Sementara itu, kepada Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Menkeu berharap untuk dapat memperkuat pengawasan perpajakan dan integrasi data untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta mengamankan penerimaan negara.
Selain memperkuat koordinasi kelembagaan, Menkeu meminta para pejabat membangun kepemimpinan yang dekat dengan pegawai, terbuka terhadap gagasan, dan mampu menyiapkan pemimpin generasi berikutnya. Selain itu, kepercayaan yang diberikan Presiden harus dijawab melalui kerja bersama, pelaksanaan tugas yang efektif, dan perubahan nyata. Kolaborasi antar unit kerja diharapkan memperkuat kinerja Kemenkeu dalam menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara sekaligus menghadirkan manfaat bagi pegawai dan masyarakat.
“Gunakan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan, baik oleh pegawai internal Kementerian Keuangan maupun untuk masyarakat keseluruhan yang kita layani,” tandas Menkeu.(*)
